Sumpah Pemuda, bukan monumen untuk dikenang, melainkan kontrak yang terus diperbarui. Ukurannya sederhana: apakah hari ini seorang anak di pelosok, seorang pekerja kecil, dan seorang mahasiswa di Jakarta sama-sama merasa memiliki negeri ini? Jika jawabannya masih ragu, tugas kita bukan membuang ikrar itu, tetapi menunaikannya. Pada akhirnya, ikrar 1928 tidak meminta kita diam dan seragam. Ia meminta kita berani bersatu justru ketika sedang berbeda pendapat. Setelah 98 tahun, ikrar itu harus kembali diuji melihat dari dua arah sekaligus: dunia yang bergolak dan dari rumah sendiri.
Dunia yang Digerakkan Generasi Muda
Dalam beberapa tahun terakhir, anak muda di banyak negara turun ke jalan dengan pol a kemarahan yang serupa. Di Sri Lanka, protes lahir dari keruntuhan ekonomi ketika negara itu gagal membayar utang. Di Nepal, protes terhadap korupsi dan nepotisme menewaskan 72 orang dan menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Sharma Oli. Nepal dan Bangladesh disebut sebagai contoh gerakan Gen Z yang paling berhasil karena keduanya berujung pada runtuhnya pemerintahan. Di Maroko, gerakan GenZ212 menolak anggaran besar untuk Piala Dunia 2030 yang dinilai mengorbankan kesehatan dan pendidikan. Data resmi pengangguran pemuda di negara itu mencapai 36,7 persen pada 2024. Di Madagaskar, aksi bermula dari pemadaman listrik dan air cepat berubah menjadi krisis politik hingga presidennya meninggalkan negara setelah kudeta militer. Latar belakang setiap negara berbeda, tetapi benang merahnya sama. Anak muda merasa kebutuhan dasar mereka, yaitu pekerjaan, layanan publik, dan keadilan, dikalahkan oleh kepentingan elite.
Cermin bagi Indonesia
Indonesia bukan sekadar penonton dalam gelombang ini. Unjuk rasa Agustus 2025 kerap disebut dalam deret sama dengan Nepal. Kini, dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai demonstrasi mahasiswa serentak di berbagai kota pada 20 Oktober 2026 kemarin. Tuntutannya mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, kebebasan sipil, pemberantasan korupsi, serta pemerataan layanan publik.
Di pusat kegelisahan itu terdapat persoalan yang paling konkret, yaitu lapangan kerja. Sejumlah rujukan menyebut tingkat pengangguran muda Indonesia berkisar 14 hingga 17,3 persen, dua kali lipat dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam. Dalam survei dua tahun pemerintahan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS), 62 persen responden menilai upaya pemerintah mengatasi pengangguran dan membuka lapangan kerja masih buruk. Pemerintah tentu memiliki jawaban. Kementerian Ketenagakerjaan mengklaim sekitar dua juta lapangan kerja terbuka pada tahun pertama pemerintahan. Presiden menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah membuka sekitar satu juta lapangan kerja baru. Wakil Presiden pun menegaskan bahwa kritik harus dijawab dengan kinerja yang lebih baik.
Persatuan Bukan Keseragaman
Mari kita ingat kembali. “Satu bangsa” tidak pernah berarti satu suara. Pada 1928, yang berikrar adalah Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, dan banyak lainnya. Mereka berbeda daerah, agama, dan kepentingan. Persatuan mereka justru lahir karena perbedaan itu diakui dan dirundingkan, bukan ditekan. Maka persatuan diajarkan Sumpah Pemuda tidak identik dengan tidak ada yang berteriak. Persatuan yang sehat adalah ketika berteriak boleh didengar dan yang memerintah bersedia menjawab. Bagi mahasiswa dan pemuda, kritik adalah bentuk kepedulian terhadap tanah air. Bagi pemerintah, kritik adalah data tentang apa yang belum beres. Keduanya sama-sama memikul tanggung jawab atas “satu tumpah darah” itu.
Ketika Kebijakan Dinilai Tidak Berpihak
Meskipun demikian, kritik terhadap arah kebijakan layak ditimbang dengan serius. Pertama, soal prioritas anggaran. Sejumlah pengamat menilai pemerintah terlalu cepat menaikkan anggaran MBG tanpa evaluasi menyeluruh pada tahun pertama. Kritik lain menyebut pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai daerah akibat efisiensi anggaran untuk MBG tidak sebanding dengan manfaatnya. Serikat buruh mengingatkan bahwa penciptaan lapangan kerja formal cenderung stagnan dan gelombang PHK di sektor padat karya belum mereda. Kedua, soal sikap terhadap kritik. Unjuk rasa Juni 2026 diwarnai penghadangan massa oleh aparat, dan salah satu tuntutan pada Oktober adalah perlindungan kebebasan berpendapat. Anak muda yang merasa tidak diberi jalan masuk ke dunia kerja akan semakin gelisah apabila ruang bersuara pun menyempit. Program gizi memberi manfaat seharunya bagi jutaan anak. Tapi dalam pelaksanaan menguntungkan untuk segelintir orang. Tidak ada keberpihakan jangka panjang untuk anak muda. Seperti, lulusan yang telah puluhan kali gagal melamar pekerjaan dan sulit mendapatkan kerjaan.
Tiga Ikrar, Tiga Ujian
Satu tanah air. Tuntutan agar kebakaran hutan dan lahan diperlakukan sebagai bencana nasional menunjukkan bahwa tanah air hari ini bukan sekadar peta. Ia adalah udara yang dihirup, hutan yang terbakar, dan warga yang menanggung asapnya. Mencintai tanah air berarti merawatnya, bukan hanya mengibarkan benderanya.
Satu bangsa. Kesenjangan layanan pendidikan dan kesehatan antara kota dan daerah terpencil adalah ujian bagi rasa sebangsa. Bangsa tidak terasa satu jika sebagian warganya merasa selalu menjadi yang terakhir dilayani.
Satu bahasa persatuan. Bahasa Indonesia dulu menyatukan karena menjadi ruang bicara yang setara. Hari ini ujiannya ada di ruang digital, tempat bahasa yang sama bisa dipakai untuk berdiskusi sekaligus untuk saling memaki, menyebar hoaks, dan membungkam. Satu bahasa berarti satu ruang percakapan yang aman bagi perbedaan pendapat.
Pelajaran dari Barikade, Ingatan dari 1928
Sebagian gerakan di luar negeri memang berhasil menjatuhkan pemerintah, tetapi disertai korban jiwa, kudeta, dan masa aksi yang besar. Semua sebagai peringatan untuk negara tentang akibat saluran suara tersumbat. Pemerintah perlu membuka pintu melalui data pengangguran yang jujur, evaluasi program yang masalah secara terbuka, dan pelibatan nyata anak muda dalam merumuskan kebijakan yang paling menentukan nasib mereka. Di sisi lain, anak muda perlu menjaga gerakan tetap solid, berbasis data, dan tidak mudah dibajak. Bangsa menutup telinga terhadap generasi muda sedang menggadaikan Indonesia Emas 2045. Negara yang menjawab kritik dengan pemblokiran dan kecurigaan sedang menjauh dari semangat Sumpah Pemuda. Sebaliknya, bangsa yang mendengarkan, mengakui kekurangan, dan menerima keritik perbedan sedang menunaikan sumpah pada 1928.
