Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari awal memang sudah terasa ganjil. Anggaran raksasa ratusan triliun dipaksakan di tengah ruang fiskal yang megap-megap. Kini, kecurigaan publik mendapat pembenaran yang sangat telak.
Pencopotan dan penahanan kilat Kepala BGN Dadan Hindayana membongkar borok itu. Drama hukum ini menjadi puncak gunung es dari tata kelola yang rapuh. Kita disuguhi tontonan memuakkan tentang elit yang rakus belanja barang dinas.
Sejak awal, program ini sangat rentan komodifikasi anggaran di tingkat birokrasi. Alih-alih fokus pada nutrisi anak, badan ini sibuk memenangkan yayasan afiliasi. Skandal markup motor listrik dan TV layar lebar menjadi bukti nyata penyelewengan.
Secara teoritis, program school feeding membutuhkan pengawasan berlapis yang sangat ketat. Di negara berkembang, proyek berskala masif selalu menjadi magnet bagi koruptor. Badan Gizi Nasional justru gagal membangun benteng integritas yang mendasar.
Bagaimana mungkin kita mempercayai program yang pimpinannya tersangkut kasus hukum besar? Janji manis swasembada pangan dan perbaikan gizi kini terdengar sangat palsu. Ini adalah kegagalan sistemis yang mengorbankan masa depan generasi muda.
Anak-anak sekolah dijadikan komoditas politik untuk mengeruk keuntungan finansial pribadi pejabat. Modus jual beli titik verifikasi mitra BGN adalah kejahatan moral. Uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak diperas demi kepentingan sekelompok oligarki.
Kehadiran Nanik S. Deyang sebagai pengganti tidak serta merta menyelesaikan akar masalah. Restrukturisasi lembaga ini hanya sekadar kosmetik politik untuk menenangkan kemarahan publik. Skeptisisme masyarakat terhadap keberhasilan program ini sudah terlanjur berada di puncaknya.
Logika kebijakan publik menyatakan bahwa efektivitas program diukur dari transparansi tata kelola. BGN justru mempertontonkan akrobat birokrasi yang penuh dengan nuansa nepotisme. Skandal korupsi ini menjadi noda hitam yang sangat sulit dihapus.
Kita harus terus bersikap kritis terhadap setiap narasi penyelamatan yang digaungkan Istana. Evaluasi total bukan sekadar mengganti figur pimpinan di pucuk lembaga. Tanpa perombakan sistem yang radikal, korupsi serupa akan terus berulang kembali.
Program andalan ini berpotensi menjadi proyek gagal yang sangat mahal. Dana jumbo habis untuk operasional dan bancakan para pejabat yang korup. Impian melihat anak bangsa sehat justru layu sebelum berkembang secara optimal.
